Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia


Beberapa peraturan perundang – undang yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.
a)      Undang – undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah (KND).
b)      Undang – undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah.
c)      Undang – undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur.
d)      Undang – undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah.
e)      Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Daerah.
f)       Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
g)      Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
h)      Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
i)       Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
j)       Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
k)      Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
l)       Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
m)   Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KUMPULAN SATUA BALI

PANTUN

PEMBENTUKAN BENUA