Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia
Beberapa
peraturan perundang – undang yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut.
a) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite
Nasional Daerah (KND).
b) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok –
Pokok Pemerintahan Daerah.
c) Undang – undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun
1950 tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur.
d) Undang – undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok –
Pokok Pemerintahan Daerah.
e) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok –
Pokok Pemerintahan Daerah.
f) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.
g) Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
h) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
i) Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
j) Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang
– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
k) Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
l) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
m) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Komentar
Posting Komentar